KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK PAKAI DAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK PAKAI MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Desember 15, 2008 at 10:06 am

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 1997
TENTANG PERUBAHAN HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN ATAU HAK
PAKAI DAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK PAKAI
MENTERI NEGARA AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

Menimbang:
a. Bahwa sehubungan dengan sifat dan isi berbagai jenis hak atas tanah menurut
ketentuan Undang-undang Pokok Agraria, maka untuk memenuhhi keperluan
tertentu pemegang hak seringkali memerlukan perubahan hak atas tanah yang
sudah dipunyai menjadi hak atas tanah jenis lainnya.
b. Bahwa pada dasarnya perubahan hak atas tanah menjadi hak atas tanah semula
yang diikuti dengan penetapan pemberian hak atas tanah yang baru;
c. Bahwa untuk perubahan atas tanah tertentu, yaitu perubahan Hak Milik menjadi
Hak Guna atau Hak Pakai, dan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak
Pakai, kedua proses tersebut perlu disederhanakan;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas perlu menetapkan perubahan Hak
Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai dengan Keputusan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
Mengingat:
a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2034);
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak
Guna Usaha , Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah ( Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643 );
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3696);
d. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1779 tentang Pendaftaran Tanah.
M E M U T U S K A N
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL TENTANG PERUBAHAN HAK MILIK MENJADI HAK GUNA BANGUNAN
ATAU HAK PAKAI DAN HAK GUNA BANGUNAN MENJADI HAK PAKAI.
Pasal 1
Dengan keputusan ini :
a. Hak Milik kepunayaan perseorangan warganegara Indonesia atau yang
dimenangkan oleh Badan Hukum Indonesia melalui pelelangan umum , atas
permohonan pemegang hak atau pihak yang memperolehnya atau kuasanya
diubah hak Guna Bangunan atau Hak Pakai yang jangka waktunya masingmasing
30 (tiga puluh) tahun dan 25 (duapuluh lima) tahun;
b. Hak Guna Bangunan atas tanah Negara atau atas tanah Hak Pengelolaan
kepunyaan perseorangan warga negara Indonesia atau Badan Hukum
Indonesia, atas permohonan pemegang hak atau kuasanya diubah menjadi Hak
Pakai yang jangka waktunya 25 (duapuluh lima) tahun.
c. Untuk perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pemohon tidak dikenakan
kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara.
d. Untuk perubahan Hak Guna Bangunan menjadi HAK Pakai sebagai mana
dimaksud ayat (1) huruf b pemohon wajib membayar uang pemasukan kepada
Negara dengan memperhitungkan uang pemasukan yang sudah dibayar
kepada Negara untuk memperoleh Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.
Pasal 2
Permohonan pendaftaran perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau
Hak Pakai, dan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
setempat dengan disertai :
a. Sertifikat Hak Milik atau Hak Guna Bangunan yang dimohon perubahan haknya,
atau bukti pemilikan tanah yang bersangkutan dalam hal Hak Milik yang belum
terdaftar;
b. Kutipan Risalah Lelang yang dikeluarkan oleh pejabat lelang apabila hak yang
bersangkutan dimenangkan oleh badan hukum dalam suatu pelelangan umum;
c. Surat persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah
tersebut dibebani Hak Tanggungan,
d. Bukti identitas pemohon.
e. Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya belum terdaftar, maka
permohonan pendaftaran perubahan hak dilakukan bersamaan dengan
permohonan pendaftaran hak milik tersebut dan penyelesaian pendaftaran
perubahan haknya dilaksanakan sesudah Hak Milik itu dudaftar sesuai
ketentuan yang berlaku.
f. Dalam hal Hak Milik yang dimohon perubahan haknya dimenangkan oleh Badan
Hukum melalui pelelangan umum, maka permohonan pendaftaran perubahan
hak milik tersebut diajukan oleh badan hukum yang bersangkutan
bersamaandengan permohonan pendaftaran peralihan haknya dan kedua
permohonan tersebut diselesaikan sekaligus dengan mendaftar perubahan hak
tersebut terlebih dahulu dan kemudian mendaftar peralihan haknya, dengan
ketentuan bahwa untuk Hak Milik yang belum terdaftar ketentuan pada ayat (2)
juga dilaksanakan.
Pasal 3
a. Atas permohonan pendaftaran perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) Kepala Kantor Pertanahan mengeluarkan perintah setor
pungutan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Setelah diterima tanda bukti setor pungutan sebagai mana dimaksud ayat (1)
Kepala Kantor Pertanahan mendaftar perubahan Hak Guna Bangunan atau Hak
Pakai , atau perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai sesuai ketentuan
di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanhan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa
permohonan pendaftaran perubahan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) berlaku sebagai keterangan melepaskan hak atas tanah semula sebagai
mana dimaksud Pasal 131 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
Pasal 4
Permohonan perubahan Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, dan
permohonan perubahan Hak Guna Bangunan menjadi Hak Pakai yang pada saat
berlakunya Keputusan ini ada di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Propinsi, dan Badan Pertanhan Nasional diproses
menurut ketentuan dalam keputusan ini.
Pasal 5
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Desember 1997
MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
t.t.d.
IR. SONI HARSONO

About these ads

Entry filed under: UNDANG UNDANG DAN PP. Tags: .

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN Contoh Akta Pendirian CV


Call me

Desember 2008
S S R K J S M
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Tulisan Terakhir


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: